Oleh: Badiul Hadi
Setiap kali hajatan besar Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) mau digelar, suasana di warung-warung kopi sekitar pesantren sampai ruang rapat elite geopolitik mendadak hangat. Lumrah pancen, namanya juga hajatan organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia. Tapi akhir-akhir ini, jelang Muktamar ke-35 di Tambakberas Jombang, hawa-hawanya agak beda. Bisik-bisik soal dugaan intervensi pihak luar makin kencang, bagai angin puting beliung di musim pancaroba.
Sebagai santri, jujur saja kita perlu tabayyun dan eling. Masalah utama jelang muktamar ini sebenarnya bukan sekadar mencari tahu “siapa si A atau si B yang mau intervensi”. Yang jauh lebih krusial adalah memetakan pola, jaringan, dan mekanisme permainan di balik layar yang berpotensi mencederai independensi jam’iyyah.
Kalau kita bedah secara dingin tanpa perlu emosi, ada 4 lingkaran kepentingan yang wajib dipelototi bareng-bareng oleh warga Nahdliyin:
1. Lingkaran Kekuasaan & Birokrasi (Dukungan Istana)
Isu soal “siapa yang didukung Istana” atau “siapa pilihan pejabat” ini jualan lama yang selalu laris manis di media sosial maupun group-group WhatsApp. Kekuasaan itu punya syahwat alami untuk merangkul massa terbesar. Siapa pun penguasanya, merangkul NU itu ibarat dapat bonus legitimasi sosial yang amat legit. Tapi ingat, NU ini benteng bentukan para kiai sepuh, bukan bemper politik pemerintah.
2. Elite Partai Politik
Beda tipis sama lingkaran pertama, elite parpol—khususnya yang merasa punya “saham sejarah” atau rombongan partai penguasa—pasti kepingin menaruh orang-orangnya di jajaran strategis. Syahwat menjadikan NU sebagai instrumen elektoral itu selalu ada. Kalau NU sampai terseret jadi underbow atau tunggangan parpol tertentu, ya siap-siap saja marwah dan khittah 1926-nya protol satu per satu.
3. Bandar & Pemilik Kapital (Kekuatan Ekonomi)
Muktamar itu butuh logistik besar, tak usah dipungkiri. Di sinilah para pemodal atau kelompok kepentingan ekonomi masuk bermain. Taruh modal di muktamar, harapannya besok kalau calonnya menang bisa minta kemudahan konsesi, akses kebijakan, sampai pengamanan aset. Ini berbahaya. Jangan sampai jam’iyyah kiai digadaikan hanya demi sokongan dana sesaat.
4. Konsolidasi Internal & Oligarki Klaster Organisasi
Ini yang paling halus tapi mematikan: permainan di internal PBNU sendiri. Adanya upaya blocking suara, pengondisian pemilihan Ahwa (Ahlul Halli wal Aqdi), sampai manuver kelompok kepentingan internal yang ingin melanggengkan kekuasaan. Kalau sesama kader NU sudah saling kunci demi syahwat jabatan kelompok, di mana letak ukhuwah islamiyah dan ikhlas berkhidmahnya?
Lantas, Kita Harus Bagaimana?
Sebagai warga NU dan anak kandung pesantren, kita tidak boleh paranoid sampai menuduh ke sana-kemari tanpa fakta (su’udzon). Tapi kita juga pantang lelap dan kepincut rupiah.
Muktamar NU ke-35 di Tambakberas Jombang Agustus 2026 besok harus dikembalikan ke hakikat aslinya: ruang muasabah, tradisi bahtsul masail, dan musyawarah keulamaan yang murni.
Politik luar boleh berakrobat, para elit silakan bermanuver, tapi benteng terakhir NU adalah keteguhan para kiai sepuh dan kejernihan nurani pengurus PCNU-PWNU se-Indonesia saat memegang kertas suara.
Mari kita kawal Muktamar ke-35 ini agar tetap mandiri, sejuk, dan terbebas dari tangan-tangan siluman. Biarkan keputusan strategis lahir dari istikharaḥ dan musyawarah yang bersih, demi kemaslahatan NU, umat, serta Bangsa Indonesia.
Niat ingsun jaga khittah, mugi-mugi berkah!
